Aktivis 98 Kritik Pemkot Soal Data Misbar dan Desak Pencairan Bansos Dipercepat

Aktivis 98 Kritik Pemkot Soal Data Misbar dan Desak Pencairan Bansos Dipercepat

 

BOGOR – Aktivis 98, Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR), Eko Octa mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor jangan tebang pilih soal penyaluran bantuan sosial pencegahan Covid-19 atau pendataan Miskin Baru (Misbar).

Dia juga menyesalkan, hingga sudah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor, resmi berlaku mulai hari ini, Rabu (15/4/2020), namun bantuan sosial tersebut masih juga belum diterima masyarakat Kota Bogor.

“Seharusnya, penyaluran bantuan tersebut diberikan sebelum diberlakukannya PSBB. Bukan malah saat PSBB diberlakukan di Kota Bogor dan warga sudah diserukan agar melakukan karantina di rumah, tapi bantuan masih juga belum diterima. Pemkot Bogor ini terkesan cuma bisanya memproduksi kebijakan atau aturan saja. Tapi, upaya pencegahan Corona malah tidak dilakukan maksimal,” tukas Eko Octa.

Pria yang juga kader PDI Perjuangan Kota Bogor ini melanjutkan, Pemkot Bogor semestinya harus bisa memastikan apa yang jadi prioritas di masa PSBB di tengah merebaknya Covid-19.

“Yang utama itu adalah masyarakat, khususnya warga miskin baru (misbar), harus dipastikan sudah dilakukan pendataan bagi mereka yang diluar penerima PKH atau program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Jangan dipilah-pilah, dengan membuat aturan hanya 50 KK per RW atau hanya 10 KK per RT. Dan, yang prioritas saat ini, warga sudah harus menerima bantuan. Karena, itu juga bagian dari upaya pencegahan wabah Corona, agar masyarakat siap tidak keluar rumah melaluai karantina atau saat diberlakukannya PSBB,” tandasnya.

Masih menurutnya, Pemkot Bogor seharusnya harus berani membuat kebijakan realokasi dan refocusing APBD, sebab itu untuk memastikan masyarakat patuh tidak keluar rumah setelah mendapatkan bantuan sosial.

“Nah, sejauh ini, upaya pencegahan Pemkot Bogor hanya membuar seruan. Membuat aturan. Membuka sumbangan melalui posko Covid-19. Tapi, memastikan bantuan kepada masyarakat menjalani masa karantina tidak dipastikan. Malah tak sedikit warga miskin baru yang belum mendapatkan haknya. Bahkan, upaya pencegahan pencegahan Corona melalui penyemprotan disinfektan pun dilakukan mandiri oleh banyak kelompok masyarakat hingga pembagian masker. Pertanyaannya, ngapain saja Pemkot Bogor selama ini?,” kritik Eko. Terpisah, sejawatnya yang juga aktivis 78, Gusti Aweng juga menyampaikan pendapat senada.

“Pemkot Bogor, sudah berlakukan PSBB, sudah gembar-gembvor soal sanksi bagi pelanggarnya, tapi memastikan bantuan sosial diterima masyarakat kok malah belum? Ini lucu! Sebelumnya, juga diinformasikan, Pemkot Bogor siapkan anggaran Rp309 miliar untuk sarana dan prasarana penanganan Covid-19, sedangkan anggaran Rp39 miliar dan Rp3 miliar untuk bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial maupun warga miskin baru karena corona. Tapi, sampai saat ini banyak yang belum terima, bahkan tak sedikit warga miskin baru yang belum didata,” ucapnya.

Dia melanjutkan, semestianya Pemkot Bogor bias melakukan realokasi anggaran dengan menunda infrastruktur yang dinilai tidak perlu.

“Misalnya, alihkan proyek pelebaran Jembatan Otista Kota Bogor tahun 2020 yang menggunakan biaya sebesar Rp 60 miliar. Atau, stop biaya kunjungan kerja, kurangi biaya belanja daerah termasuk PNS, apalagi saat ini kan mereka bekerja dirumah. Dan, alihkan untuk kebutuhan penanangan Covid-19 untuk masyarakat di masa PSBB. Yang saya catat, masa PSBB ini kan belum 14 hari, kalau dianggap belum tuntas dari ancaman Corona kan bakal diperpanjang. Jadi, harus dipersiapkan dari dini anggarannya untuk masyarakat di masa karantina,” ujarnya.

Belakangan ini, dampak ekonomi mulai dirasakan semua lapisan masyarakat sejak dua pekan lalu sejak virus Corona mewabah. Masyarakat ekonomi lemah pun semakin tertatih. Bahkan, penutupan tempat keramaian sejak 2 minggu lalu, membuat banyak warga menganggur dan terpaksa dirumahkan tanpa ada pendapatan. (*)

Asep Saprudin