APBD Jangan Sampai Mubadzir Menyelamatkan BUMD Sakit

APBD Jangan Sampai Mubadzir Menyelamatkan BUMD Sakit

Penulis: Susilo Utomo

(Aktivis Medsos SurGa Bogor)

PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) adalah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yang tujuan berdirinya sesuai PerDa Kab Bogor No.9 tahun 2013 adalah sebagai media PemKab untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan dan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang tujuan akhirnya adalah keuntungan perusahaan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Menurut Perda tersebut total penyertaan modal PPE secara bertahap adalah 200M yang mulai diturunkan pertama kali di medio 2012 silam hingga 2017, tapi kenyataannya dari sekian besar penyertaan modal yang diterima PPE ternyata keadaan perusahaan sangat carut marut dan dalam kondisi yang tidak sehat karena berdasarkan surat No. 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani Direktur Utama, Radjab Tampubolon merumahkan seluruh karyawan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Terakhir tersiar kabar bahwa Dirut PPE sudah diberhentikan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena terindikasi bahwa ada kerugian di angka sekitar 80M, setelah saya coba mengkonfirmasi hal ini kepada ketua DPRD Kab Bogor, Rudy Susmanto, beliau belum berani mengatakan berapa kerugian pasti PPE, Ketua DPRD berencana ingin mendorong terlebih dahulu ke arah audit menyeluruh oleh lembaga yang akuntabel dan independent, setelah hasil audit keluar, baru kita bisa pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya apakah akan diselamatkan atau tidak.

Artinya ada dua opsi, jika diselamatkan ini harus ada kajian mendalam dan harus segera di investigasi dan dipastikan berapa total asset yang ada dan berapa kerugian yang benar-benar terjadi sesuai pemeriksaan pihak berwenang entah itu lembaga keuangan Negara atau Akuntan Publik, karena momentum penyelamatan PPE hanya ada di mekanisme RAPBD yang akan dibahas oleh legislatif dalam waktu dekat ini, jangan sampai akar permasalahan PPE belum ketemu tapi berusaha diselamatkan menggunakan penyertaan modal kembali melalui APBD, akhirnya ternyata terbuang sia-sia yang pada akhirnya hanya pemubaziran APBD.

Saya berkeyakinan DPRD akan kuat mengawal PPE sehingga tidak terjadi lagi kesia-siaan dalam mekanisme penganggaran yang berujung pada tidak efektifnya penggunaan APBD. Tapi tetap saja, diselamatkan atau tidak, penyertaan modal yang sudah masuk melalui mekanisme penyertaan Modal sejak 2012 sampai 2017 harus tetap dipertanggung jawabkan, Radjab Tampubolon sebagai Direktur Utama harus membuka seluas-luasnya informasi dan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena asal modalnya dari uang rakyat yaitu APBD.

Beberapa cuitan Netizen di media sosial diantaranya meminta BUMD ini lebih transparan dalam pengelolaan dan management kepada masyarakat sebagai pemilik modal, karena sejatinya APBD adalah milik rakyat dan uang rakyat. Jangan sampai ke depan ada BUMD yang dikelola tidak professional di Kabupaten Bogor sehingga merugi dan tidak berkembang, padahal modal yang sebegitu besar daripada dibuang-buang untuk yang tidak bermanfaat lebih baik dialihkan ke program-program menaikkan kesejahteraan masyarakat.