ATV, JaMPe Jokowi: Sungguh Terlalu, Kejari Bogor Harus Usut Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes

ATV, JaMPe Jokowi: Sungguh Terlalu, Kejari Bogor Harus Usut Dugaan Penyimpangan Dana BUMDes

 (Foto: ATV Ketua Jampe Jokowi)

Bogor- Ketua Jaringan Masyarakat Pendukung (JaMPe) Jokowi, Ali Tauvan Vinaya, mengaku berang ketika mengetahui adanya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bogor.

Aktivis yang akrab disapa ATV itu pun mendesak, agar pihak Kepolisan mau pun Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana tersebut.

"Kalau terbukti benar, ini sungguh terlalu. Pihak Kepolisian mau pun Kejari harus usut sampai tuntas. jangan sampai semangat Pemerintah Pusat terpatahkan di Kabupaten Bogor,"geram ATV saat dihubungi, Rabu (23/09/2020) malam.

ATV menjelaskan, Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggulirkan program Dana Desa (DD) untuk mewujudkan pedesaan menuju kota. Anggaran yang bersumber dari APBN itu, kata dia, bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastrukur dan penguatan ekonomi kreatif berbasis BUMDes.

"Kan semangatnya untuk menata desa yang ditunjang dengan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Makanya DD selain untuk mempercantik infrastruktur, juga di izinkan untuk BUMDes.Harapannya pembangunan terwujud, geliat perekonomian desa berkembang dan masyarakat sejahtera,"jelas ATV yang juga diketahui eksponen 98.

ATV mengaku, jika jauh-jauh hari telah mencium adanya ketidak beresan pengolahan DD sejumlah desa diKabupaten Bogor. Pihaknya berharap, pengawasan dan penindakan secara hukum berlaku tegas untuk memberikan efek jera dalam mengamankan kebikan pemerintah pusat di daerah.

"Program pusat harus diamankan di daerah. Jangan sampai "duit rakyat" jadi bancakan. Ingat, jangan pernah jadi maling di negeri sendiri, itu namanya penghianatan,"tegas aktivis tergabung dalam organ Forum Kota (Forrkot) itu.

Pernyataan ATV itu bukan tanpa sebab, melainkan reaksi dalam menyoroti adanya dugaan ketidak beresan pengelolaan BUMDes Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, yang mengemuka dan juga telah sampai ke telinga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munardi.

Kepada wartawan, Ade Jaya Munardi pun telah menyampaikan bahwa, hal itu diketahuinya setelah mendapatkan laporan warga yang mengadukan adanya indikasi dugaan penyimpangan pengelolaan BUMDes. Sehingga pihaknya pun akan mengevaluasi semua BUMDes di Kabupaten Bogor.

"Adanya laporan warga tentang BUMDes yang tidak maju (gagal) membuat kita akan mengambil langkah evaluasi baik dari sisi administrasi mau pun teknis. Kalau ada penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa atau pun BUMDes maka kita serahkan ke aparat hukum untuk ditindak lanjuti,"tegas Ade Jaya, ditukil dari InilahKoran, Rabu 23 September 2020.

Dia menjelaskan, aparat penegak hukum dapat langsung mengusut adanya dugaan penyelewengan pengelolaan BUMDes, tanpa harus berdasarkan laporan. Karena, Dia menilai, persoalan itu masuk dalam ranah hukum pidana.

"Kan (penyelewengan) itu masuk ranah hukum pidana, tidak harus menunggu laporan atau aduan hingga aparat hukum baik kepolisiam maupun kejaksaan bisa mengusut atau menindaknya apabila ada temuan," tuturnya.

Dilanjutkannya, jika jajarannya yang menemukan penyimpangan maka akan dilakukan pembinaan dan mengenai adanya penyimpangan maka kita persilahkan untuk mengembalikan 'uang rakyat'.

"Kalau kami yang menemukan penyimpangan maka kita dorong oknum tersebut melakukan pengembalian uang atau aset, saya minta 'uang rakyat' harus kembali," tambah Ade.

Ditempat berbeda, Kepala Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Eko Widiana, membenarkan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes tersebut.

Malah Eko, sapanya, mengaku bingung karena saldo Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cuma nol rupiah. Malahan kepala desa itu disuguhi laporan hutang, padahal sebelumnya Pemdes Tugu Selatan telah menyuntikkan penyertaan modal sebesar Rp 180 juta.

"Itu yang kita bingung, disuntik penyertaan modal Rp 180 juta oleh Kepala Desa Tugu Selatan sebelumnya, tetapi saldo BUMDes Tugu Selatan kini nol rupiah, aset tidak ada dan bahkan malah punya hutang," terangnya.

DIa melanjutkan menurut laporan manajemen BUMDesny, BUMDes Tugu Selatan sebelumnya berupa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) namun karena gagal maka saat ini usaha tersebut tidak lagi beroperasi.

"Katanya sih bentuk BUMDesnya KSP, tapi laporan uang simpan pinjamnya ga jelas dan tercecer ke mana-mana, legalitas KSP tersebut juga ga ada,"tukasnya.

Patut diingat, pun juga penyalah gunaan anggaran DD tahun 2018, di Kabupaten Bogor telah menyeret seorang mantan Kepala Desa (Kades) berinisal A ke 'ruangan pengab'. Mantan Kades di wilayah Kecamatan Tamansari tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak korupsinya yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp 500 juta.

Editor : Asep Saprudin