Awas, Hukuman Mati Menanti Pelaku Korupsi Uang Bencana Covid 19

Awas, Hukuman Mati Menanti Pelaku Korupsi Uang Bencana Covid 19

 

DITENGAH pandemi covid-19 (corona virus) Pemerintah berjibaku untuk mengamankan seluruh sektor yang ada. Mulai dari ekonomi, politik, sosial & kegamaan. Pemerintah terus menggenjot win win solution bagi masyarakat guna terhindar dari kerusuhan sosial. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, ialah mengeluarkan dana bantuan langsung tunai terhadap masyarakat kelas bawah.

Presiden pun menyetujui untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama tiga bulan. Dengan indeks Rp 600.000 per keluarga. BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos. Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja. BLT tersebut sudah di realisasikan per minggu ini.

Namun didalam praktik nya, masih saja banyak tangan-tangan kotor yang jahil dengan memotong anggaran tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.Perbuatan-perbuatan terkutuk semacam itu memang belum lepas dari negeri ini, ini PR untuk bangsa ini. Secara hukum, pelaku-pelaku tersebut bisa dihukum berat termasuk hukuman mati.

Hal itu bisa kita lihat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan : "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

_*_(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."_* Hukuman mati tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Syarat tersebut dituangkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2. "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 'pada waktu terjadi bencana alam nasional',  sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Negara harus bisa tegas untuk menyikapi persoalan ini. Karena lebih baik melenyapkan pelaku korupsi daripada harus melihat warga negara nya mati kelaparan akibat hak nya di potong oleh pelaku koruptor.

Penulis:  Direktur Kantor Hukum Sembilan Bintang Rd. Anggi Triana Ismail, S.H.