Awas Politik Dinasti Berbau Monarki Di Alam demokrasi ?

Awas Politik Dinasti Berbau Monarki Di Alam demokrasi ?

PASCA rezim orde baru tumbang dan digantikan dengan rezim reformasi demokrasi tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat indonesia, kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berserikat bisa di implementasikan tanpa ada larangan ataupun intervensi apapun dari suatu rezim.

Namun dalam praktek demokrasi di indonesia, terdapat suatu paham politik yakni politik dinasti ( kerabat/keluarga) yang biasa dianut oleh negara-negara bersistem monarki/kerjaan dalam mempertahankan kekuasaanya, terdapat pro kontra dalam penafsiran politik dinasti tersebut, apakah sesuai demokrasi atau bertentangan dengan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menganggap aturan melarang seorang calon kepala daerah yang berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi, walaupun putusan ini bersifat final masyarakat yang mempunyai legal standing dalam mengkritik adanya dinasti politik ini merasa bahwa sangat tidak menutup kemungkinan dinasti tersebut bisa melakukan KKN yang masif dan sistematis karena semua perangkat kerja itu adalah bagian dari rezim.

keberpihakan/kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik demokrasi Indonesia. Praktik politik dinasti dianggap tidak sehat bagi demokrasi. karena social kontrol terhadap pemerintah menjadi kurang optimal , Masyarakat harus lebih cerdas dan detail melihat calon pemimpin karena praktek politik dinasti hanya bisa dihentikan oleh rakyat, people power sangat dibutuhkan untuk menjadi pagar demokrasi indonesia . Sejarah mencatat bahwa banyak negara-negara yang berganti sistem politik akibat dampak dari politik dinasti, revolusi perancis, revolusi jerman.

Masyarakat bisa berpandangan pragmatis apabila ditemukan kasus-kasus yang mendiskreditkan sistem politik dinasti yg melakukan KKN.

Fahreza Anwar Pengurus DPC Repdem Kabupaten Bogor