Dana Desa Dipihak Ketigakan Bisa Dijerat UU Tipikor, Kades Beli Mobil Pun Patut Dipertanyakan

Dana Desa Dipihak Ketigakan Bisa Dijerat UU Tipikor, Kades Beli Mobil Pun Patut Dipertanyakan

(Foto/asp:  Mieis, Juju warga miskin di RT 02 RW 02 Desa Ciletuh, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, belum tersentuh bantuan pemerintah)

Bogor- Awas, pengelolaan kegiatan Dana Desa (DD) tahun 2020 ini masih ada yang melibatkan pihak ketiga. Jika terbukti ada penyelewengan, maka siap-siap dilaporkan ke institusi terkait.Hal itu ditegaskan sejumlah kalangan, mulai dari tokoh, aktivis dan penggiat hukum di Kabupaten Bogor.

"Kades yang mempihak ketigakan kegiatan DD bisa dijerat dengan UU Tipikor Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, ancaman pidan 1/3 dari pidana pokok. Jika ditemukan kami siap mendampingi aduan pelaporan,"tegas R Anggi Ismail Direktur Kantor Hukum Sembilan Bintang, kemarin.

Sementara itu, Ali Tauvan Vinaya, aktivis anti korupsi dengan lantang mengatakan, tidak ada alasan semua anggaran bantuan, termasuk dari DD tidak disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

"Jelas dan masih hangat untuk DD tahun 2020 ini harus melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKDT). Dan 30 persen anggaran diizinkan untuk Bantuan Tunai Langsung Desa (BLTD). Keluar dari itu patut dipertanyakan dan akan kami Kawal serta laporkan jika ada menyeleweng,"ujar ATV sapaannya dengan nada lantang.

Terpisah, Desta Lesmana Presedium GMNI Komite Miskin Kota mengaku prihatin, telah mengendus adanya dugaan desa di Kabupaten Bogor, malah menggunakan anggaran tanpa pertimbangan aspek kebutuhan skala prioritas.

"Contohnya bilamana ada Kades membeli mobil ambulance dengan dalih Covid. Sedangkan masih ada kendaraan operasional lainya. Berarti tidak memikirkan nasib warga ditengah wabah. Lucu juga jika punya ambulance tapi masyarakat nahan lapar,"celetuknya.

Ditempat berbeda, Indra Sukarna, salah satu tokoh Bogor Selatan menjelaskan, DD tahun 2019 kemarin banyak ditemukan bermasalah dibeberapa kecamatan. Mirisnya, DD tahun ini pun masih ada dugaan desa dengan dipihak ketigakan.

"Saya mencontohkan jangan jauh-jauh. Disekitar sini apa warga semua tersentuh BLTD DD ?. Lalu benar DD dikelola melalui PKTD?. Saya prihatin semangat pemerintah pusat terpatahkan ditingkat desa. Lalu dimana penegakannya,"tanya Indra.

Asep Saprudin