DEEP Dorong Pilkada 2020 Bermartabat

DEEP Dorong Pilkada 2020 Bermartabat

 

 

Bogor- Pemilu serentak 2019, Pileg dan Pilpres telah diselenggarakan belum lama ini. Kini sejumlah daerah kembali bersiap-siap umelaksanakan agenda politik lima tahunan yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berdasarkan rilis yang dikirim oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi, Selasa (9/7) malam.

Terdapat 270 Propinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia (dengan rincian 9 Propinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota) yang akan menggelar pangung politik pilkada pada 23 September 2020.

Menurut Fitriadi, tahapan pilkada tahun depan diperkirakan akan dimulai pada bulan September tahun 2019, diawali dengan penyusunan anggaran dan penyusunan draft tahapan penyelenggaraan pilkada mendatang.

"Untuk Propinsi Jawa Barat dari 27 Kabupaten/Kota, terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Pilkada Serentak tahun 2020 yaitu : Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok,"jelas Yusfitriadi.

Atas dasar hal tersebut, lanjut dia, maka DEEP menyampaikan beberapa pandangan sebagai upaya mendorong penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jawa Barat.

"Yang bersih dan bermartabat, dengan mengevaluasi beberapa permasalahan yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019,"imbuhnya.

Ada pun persoalaan yang patut dievaluasi dalam Pemilu atau Pilkada sebelumnya antara lain :

1. Meminta kepada Penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di semua tingkatan untuk melakukan perencanaan tahapan dan kinerja secara matang.

Sehingga berbagai potensi masalah yang muncul yang diakibatkan oleh penyelenggara pemilu bisa diminimalisir, seperti masalah Daftar Pemilih, Logistik, Integritas dan profesionalitas, Penyelenggara, kesalahan penghitungan suara dan pengelolaan laporan dana kampanye, serta keterbukaan terhadap informasi Publik penyelenggara pemilu.

2. Salah satu titik potensi rawan yang seringkali terjadi dalam setiap momentum pemilu terutama dalam konteks pilkada adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung terhadap pasangan calon, Penyebaran informasi yang tidak jelas, politik identitas dan politik uang. Oleh karena itu sejak dini meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk segera membuat peta kerawanan dalam setiap tahapan di 8 (delapan) kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020.

3. Mendorong kepada seluruh peserta pemilu, untuk membuka seluas-luasnya bagi kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pada Pilkada tahun 2020 terutama di Jawa Barat dan meminimalisir untuk terjadinya Calon Tunggal.

Karena akan mengurangi hakikat kontestasi demokrasi elektoral dan masyarakat tidak diberikan pilihan lain dalam menentukan hak pilihnya. Meski undang-undang membolehkan adanya calon tunggal, namun Kotak Kosong pada hakikatnya bukan peserta pemilu.

 4. Meminta kepada Penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di semua tingkatan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan berbagai program yang akan mengisi semua tahapan pemilu.

5. Menghimbau kepada masyarakat, untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses penyelenggara pilkada tahun 2020 yakni sejak dimulainya tahapan sampai pada proses rekapitulasi perolehan suara, termasuk kemungkinan mengusung Pasangan Calon Perseorangan.

Partisipasi masyarakat ini menjadi sangat penting untuk mengawal semua proses dan tahapan, selain penyelenggara dan kontestan merasa terawasi oleh masyarakat, juga masyarakat akan terhindar dari informasi-informasi yang dapat mencederai proses demokrasi Pilkada Serentak 2020.

Asep Saprudin