Di Kota Bogor Pelajaran Anti Korupsi Bakal Masuk Kurikulum

Di Kota Bogor Pelajaran Anti Korupsi Bakal Masuk Kurikulum

Foto: Walikota Bima Arya saat pose bareng Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim dalam sebuah kesempatan depan Kantor KPK

 

Bogor- Bentuk komitmen  dengan lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berkaitan dengan pencegahan korupsi, Pemerintah  Kota (Pemkot) Bogor bakal memasukan mata pelajaran anti korupsi kedalan kurikulum tahun depan.

Seperti diungkapkan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa, kebijakannya itu akan diperkuat dengan payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwali). Sehingga kedepan pelajar dapat bersikap kritis jika mencium bau korupsi.

"Kami akan segera mewajibkan SD, SMP di Kota Bogor untuk memasukkan mata pelajaran antikorupsi segera," jelas Bima Arya kepada wartawan, kemarin.

Kebijakan yang akan diperkuat oleh payung hukum Perwali, lanjut dia, diharapkan mewujudkan semangat pencegahan korupsi di Kota Bogor dimasa mendatang. 

Dengan memasukan muatan pendidikan antikorupsi tersebut, dapat melakukan penceghan korupsi sejak dini.

(Perwali) sebagai landasan hukumnya. "Minggu depan saya akan keluarkan Perwali-nya. Karena pendidikan korupsi harus mulai dari awal," jelas Bima Arya yang menjabat Walikota dua periode, kini didampingi Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim, mantan pejabat KPK.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor, Fahrudin menambahkan, jika payung hukum yang menjadi landasan kebijakan pimpinan daerah diterbitkan, pihaknya pun langsung akan menindaklanjuti.

"Mungkin dua atau tiga hari perwali itu selesai, kalau perwalinya selesai langsung maka kami langsung sususn teknisnya dan di sosialisasikan ke setiap sekolah, sehingga tahun ajaran baru bisa berjalan," tambah Fahrudin.

Dia pun menilai, dengan adanya tambahan mata pelajaran anti korupsi bagi SD dan SMP tidak akan mengganggu. Dijelaskannya, karena akan terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada.

"Misalnya mata pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN), mata pelajaran Agama dan Bahasa Indonsia kalau di sekolah ada muatan lokal budi pekerti juga bisa masuk disitu," ungkapnya.

Masih kata dia, sebenarnya pendidikan karakter ini masuk ke semua mata pelajaran, jadi gurunya mengajarkan kebiasaan-kebiasaan jujur.

Sebagi contah kata dia, anak-anak tidak menyontek, prilaku itu adalah  pendidikan anti korupsi, jadi anak-anak terbiasa jujur, tidak terbiasa menggunakan sesuatu yang bukan haknya .

"Urusan korupsi adalah urusan berpikir dan bertindak, jadi kalau anak-anak sudah berpikir dan bertindak jujur, Insya Allah pada saatnya nanti kedepan anak-anak tidak akan sibuk ngurusi korupsi katena mereka telah jujur," tambah Fahmi sapaan akrabnya Kadisdik.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah dan KPK gencar melakukan tindakan korupsi, sekolah gencar mempersiapkan generasi penerus yang anti terhadap korupsi.

Dalam pndidikan anti korupsi, Di situ akan menerapkan tentang pembentukan karakter anti korupsi.

"Jadi anak-anak paham seperti apa saja prilaku yang masuk kategoti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)," ucapnya.

Disinggung soal masih banyaknya kegiatan di sekolah yang masuk kategori korupsi, menurutnya dia, masuknya pelakaran anti korupsi tersebut akan menjadi dayung bersambut, karena sasarannya bukan hanya anak didik tetapi juga para guru.

"Dengan ditanamkan karakter jujur melalui pelajaran anti korupsi, maka anak-anak juga bisa kritis, anak-anak bisa mengkritik tentang semua kegiatan disekolah yang dinilai sebagai praktek korupsi,"tukasnya.

Asep Saprudin