Direktur RHMD, Jajang Purqon Buka Suara Soal Adanya Gugatan Hasil Pilkades

Direktur RHMD, Jajang Purqon Buka Suara Soal Adanya Gugatan Hasil Pilkades

 

Cibinong- Di balik kondusifitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III 2019, usai dilangsungkan di 273 desa Kabupaten Bogor, Minggu (3/11/2019) kemarin. Rupanya diwarnai oleh ketidak puasan beberapa pendukung kandidat yang jagoanya kandas ditengah persaingan panggung politik non parpol, pilkades.

Hal itu terungkap, terjadi dibeberapa desa, salah satunya ialah calon kades nomor urut 2 yang maju di Pilkades Ngampar, Kecamatan Sukaraja,  menggugat hasil akhir pilkades setempat lantaran rasa ketidak puasan.

Alhasil, persoalan pilkades yang menjadi sorotan media hingga viral tersebut, mengundang perhatian sejumlah penggiat hukum di Bumi Tegar Berimanan, salah satunya ialah Jajang Purkon SH.MH, Direktur Rumah Hukum Masyarakat Desa (RHMD) yang turut buka suara menyikapi masalah gugatan salah satu Cakades di Desa Ngampar.

“Jika salah satu calon keberatan atas hasil pilkades, itu memang diatur oleh Perpub (Peraturan Bupati, red) tata cara pemilihan kepala desa dan pemberitahuan keberatan itu harus ditujukan kepada bupati melalui camat (dengan surat), dan tentunya ada proses, ketika masih tidak puas juga, keberatan kedua diajukan kepada bupati,"kata Jajang melalui siaran pers yang terima, Jum'at (8/11/2019) malam.

Selanjutnya, kata dia, nanti tim fasilitasi tingkat kabupaten akan mempelajari seputar persoalaan tersebut. Jika merunut kejadian yang sudah-sudah dengan kasus serupa, maka sambung Jajang, kepala daerah tidak akan menggurkan pelaksaan pilkades, melainkan setelah diterbitkan SK kades terpilih.

"Hal itu merujuk pada kejadian di lapangan yang sudah-sudah. tidak pernah bupati menggugurkan pelaksanaan pilkades, solusi nya adalah nanti setah terbit SK Vupati tentang pengangkatan kepala desa terpilih. Nah, baru bisa gugat SK bupati tersebut ke PTUN, dan nanti si kepala desa terpilih bisa jadi tergugat intervensi 2,"jelas Jajang yang juga mantan wartawan media cetak lokal ini.

Lalu disampaikannya bahwa, untuk pelaksanaan gugatan PTUN atas ketidak puasan hasil akhir pilkades tersebut, sambungnya, jangan sampai melewati batas waktu yang ditentukan dengan kesiapan fakta-fakta yang akan dibawa ke pengadilan. Sehingga jika bukti menguatkan dipersidangan maka gugatan pun berpeluang memenangi putusan gugatan.

"Waktunya sendiri itu tidak boleh kadaluarsa, waktunya 90 hari setelah SK bupati itu terbit. Banyak hasil putusan yg bisa dijadikan yurispudensi, dimana banyak dari putusan tersebut membatalkan SK dan memerintahkan pilkades ulang,"jelasnya.

Berkaitan dengan rujukan payung hukum, Jajang pun memberitahukan bahwa, Perbup yang menjadi cantolan pelaksanaan pilkades serentak yang diselenggarakan di 273 desa kemarin, dinilainya masih terdapat sisi kelemahan sehingga kurang mengikat. Menurutnya, hal itu patut menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kedepan.

"Sebetulnya masih banyak sisi kelemahan Perbub sebagai payung hukum pelaksanaan pilkades, yaitu tidak ada aturan pasal mengenai lembaga pengawas dan pengadil pelanggaran penyelenggaraan proses pilkades. Kalau di pemilu, kami ada bawaslu dan ada sidang Ajudikasi, kemudian pemeriksaan dilengkapi dengan GAPKUMDU. nah pilkades ga ada,"bebernya.

Padahal, kata dia, sistemnya sama dengan pelaksanaan pemilihan umum Pileg maupun Pilpres. Bedanya ialah jika Pilkades non parpol, sebaliknya pemilu yang jadi agenda hajatan demokrasi parpol dengan menyertakan masyarakat untuk menyalurkan hak pilih. Namun jika dilihat masalahnya, Jajang menyimpulkan, hampir sama dari tiap diselenggarakannya pemilum.

"Padahal motif, modus, dan kualitas pelanggaran hampir sama, nah itu yg jadi masukan buat Bupati Bogor ke depan. Karena tahun 2020, Kabupaten Bogor kembali bakal menggelar pilkades serentak sesi terakhir,untuk 60 desa”, tukasnya.

Asep Saprudin