Diundangkan, Harapan Damkar Kota Bogor Jadi Dinas Terwujud

 Diundangkan, Harapan Damkar Kota Bogor Jadi Dinas Terwujud

(Foto:  Beni Sasmita Kasie Bencana pada Kemendagri)

Bogor- H unit Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bogor jadi kantor dinas, bakal terwujud. Namun harus bersabar hingga wabah virus Covid 19 musnah. Pasalnya, Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Damkar dan Penyelamatan Provinsi dan Kota maupun Kabupaten, kabarnya telah diundangkan Kementrian Hukum dan Ham.

"Sudah ada regulasinya, Permendagri No 16 Tahun 2020 kabarnya sudah Diundangkan. memungkinkan untuk satu atap dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red). Namun harus dikaji dulu oleh pemerintah daerah,"jelas Beni Sumitra, Kapala Seksie Pasca Bencana pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) saat dihubungi, Minggu (19/7/2020).

Menurutnya, meski memiliki payung hukum berbeda. Tapi BPBD dan Damkar tak dapat terpisahkan. Sehingga dibutuhkan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang serta dukungan semua pihak berkaitan.

"Ya, idealnya sih BPBD dan Damkar itu terpisah. Dan itu tergantung koordinasi unit Damkar dengan kepala daerah,"terangnya.

Dia menambahkan, Damkar Kota Bogor harus bisa jadi percontohan untuk skala nasional. Karena keberadaan Istana Kepresidenan yang lokasinya persis berhadapan dengan Balaikota Bogor.

"Pemerintah daerah harus melakukan kajian matang. Bila perlu lakukan study banding ke daerah yang Damkarnya mumpuni,'imbuhnya.

Sebelumnya, Unit Satuan Pemadam Kebakaran ( Sat Damkar ) yang menjadi sub bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan terbentuk menjadi lembaga tersendiri oleh Pemerintah.

Harapan itu diutarakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Unit Sat Damkar Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (15/7/2020).

"Saya berharap kedepan, Damkar seluruh Indonesia menjadi dinas, tak lagi menjadi bagian bidang di Satpol PP," harap Marse (Sapaannya,red) menyampaikan kepada pewarta.

Dijelaskannya, harapannya itu dilatar belakangi oleh minimnya sarana dan prasarana Unit Sat Damkar. Sedangkan kinerja dilapangan, lanjut dia, harus bekerja cepat ditengah resiko kobaran api yang mengancam jiwa, baik petugas mau pun warga.

"Agar kedepannya keterbatasan sarana prasarana serta personil dapat segera dipenuhi. Sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat sub kebakaran dapat terlayani secara maksimal,"tegasnya.

Di akuinya, saat ini Damkar Kota Bogor perlu penambahan personil. Karena 69 orang petugas sekarang dinilai masik kurang. Sehingga dengan kondisi itu kerap menuai kendala dilapangan.

"Idealnya, seharusnya berjumlah total 150 orang, artinya ada kekurangan petugas hampir seratus orang,"akunya.

Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnivian, mengakui adanya kekurangan tenaga Damkar dan penyelamatan di daerah, meliputi Kota Bogor. Untuk itu, mantan Kapolri itu menekankan pentingnya personil Damkar dan tenaga penyelamat.

"Jadi harus dinas tersendiri, tapi dibeberapa daerah menjadi sub dinas. Seolah-olah masalah kebakaran adalah masalah biasa. Ketika kebakaran baru dicari. Posisi Damkar seperti dilupakan tapi dirindukan,"kata Mendagri, ditukil dari salah satu media cyber nasional, saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Damkar dan Penyelamatan ke 101 di Stadion Sultan Agung, Provinsi DIY, Minggu (1/3).

Padahal, menurutnya, PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dengan tegas mengamanatkan bahwa Penyelanggara Damkar adalah Dinas Provinsi dan Kota/Kabupaten yang menyelenggarakan sub soal kebakaran.

Oleh karenanya, Tito menetapkan Permendagri No 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih dalam proses di Kemenkumham untuk diundangkan. Ia pun meminta gubernur, bupati dan walikota agar memastikan Damkar sebagai dinas tersendiri.(*)

Lea Alexsanderia

Editor  : Asep Saprudin