DKJN Menyita Tanah Milik Negara Dari Para Obligor BLBI Di Bogor

DKJN Menyita Tanah Milik Negara Dari Para Obligor BLBI Di Bogor

BOGOR I fajarbogor.com- Tanah milik negara di beberapa desa di kecamatan Jonggol dan Citeureup, Kabupaten Bogor di sita dari para obligor kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN). Paska melakukan penyitaan bidang tanah di Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Jumat 20 April 2018. DJKN juga melayangkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol. Pemberitahuan terkait akan dilakukan penyitaan aset negara berupa tanah seluas 245,7 hektare di dua desa tersebut. Dalam suratnya, perihal penelusuran aset/barang jaminan obligor PKPS PT Bank Surya Perkasa (BBKU) atas nama Trijono Gondokusumo dengan nomor surat S-662/WKN.07/KNL.02/2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Singasari berisi penjelasan bahwa pihak DJKN telah menerima pengurusan soal piutang negara dari obligor group PSP terkait kasus BLBI "Sampai dengan saat ini obligor dimaksud belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara, " jelas Kepala Kantor DJKN, Kurnia Ratna Cahyanti.  Menurutnya, sesuai dengan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dan pengajuan utang nomor 1306 Oktober 2000, bahwa obligor telah menyerahkan aset sebagai jaminan.   "Pihak Group PSP telah menyerahkan beberapa bidang tanah girik seluas kurang lebih 245,7 hektare yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol," ungkapnya.   Ia melanjutkan, barang jaminan dari group PSP kemudian akan disita dan dilakukan pelelangan untuk mengurangi kewajiban Goup PSP kepada negara.   "Barang jaminan tersebut selanjutnya akan kami sita yang hasil penjualan atau pelelangannya bisa mengurangi kewajiban obligor," tambah dia.   Dalam suratnya, pihak DJKN juga menghimbau kepada Kepala Desa Singasari dan Kepala Desa Cibodas agar bisa membantu dalam proses penyitaan aset negara.  "Kami mohon bantuan kepada kepala desa untuk membantu petugas kami dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran barang jaminan tersebut, agar pengurusan piutang negara bisa berjalan lancar, " pungkasnya.   Sekretaris Desa Singasari, Ukam Sunarya, membenarkan pihak DJKN didampingi aparat desa telah meninjau lokasi yang diklaim milik negara. Bahkan ia juga mengakui adanya surat tembusan kepada Kades Singasari dari pihak DJKN.   "Saya waktu itu tidak ikut ke lokasi mendampingi petugas DJKN, ada beberapa staf desa yang ikut. Saya masih baru menjabat Sekdes, jadi tidak mengetahui secara detail terkait surat-surat tanah milik negara maupun milik pengusaha. Infonya surat dari DJKN sudah diterima oleh pak Cakra (Kades Singasari, red), lebih lengkapnya tanyakan langsung sama pak Kades," katanya.   Sebagai tambahan, surat DJKN juga berisi pengamanan aset berupa tanah yang diklaim milik PT Putra Sentra Prasarana (PSP), PT Surya Mitra Perdana Graha (SMPG), PT Arya Perdana Eka Mustika (APEM). Dalam surat itu juga dinyatakan tanah tersebut diindikasikan merupakan aset pemegang saham pengendali PT. Bank Putera Surya.* Asep Saprudin