Jelang Setahun Ade Yasin Jabat Bupati Bogor, Admin SURGA Bogor Sebut Paling Banyak Minta e-KTP Dipercepat

Jelang Setahun Ade Yasin Jabat Bupati Bogor, Admin SURGA Bogor Sebut Paling Banyak Minta e-KTP Dipercepat

Susilo Utomo

(Admin SURGA Bogor)

JELANG satu tahun Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah pimpinan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakilnya Iwan Setiawan, setelah dilantik 30 Desember 2018 kemarin. Sejumlah terobosan pun digulirkan.

Masyarakat berharap semua program yang digagas dapat terealisasi dengan baik. Terutama program Pancakarsa yang berkepantingan untuk pembangunan masyarakat untuk kemakmuran. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor Tegar Beriman dan Beradab.

Masa warsa kepemerintahan Ade Yasin ini menjadi catatan pembuka untuk menilai tingkatan kepuasan masyarakat. Khususnya masih buruknya pelayanan administrasi  yang masih disuarakan oleh warga di Bumi Tegar Beriman.

Hal itu diketahui saat admin grup medsos Suara Warga (SURGA) Bogor, membuat poling terbuka  bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi bagi pemerintah daerah, apa saja program yang sepatutnya diprioritaskan.

Hasil poling sementara, Senin (19/11/2019) banyak warga menyampaikan masukan soal lambatnya pembuatan e-KTP. Sehingga mereka memberi saran agar Pemkab Bogor lebih fokus membenahi pembuatan identitas kartu kependudukan warga negara Indonesia tersebut.

Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan berlarutnya pembuatan e-KTP. Mirisnya, juga ada warga yang mengaku hingga harua menunggu selama 3 tahun masih berupa Suket

. Alhasil, yang bersangkutan menemukan kendala saat tengah mengurus keperluan yang membutuhkan lampiran e-KTP, khususnya pengurusan pendidikan anak, semisal membuat kartu Bogor Cerdas.

Kendati demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bogor patut diapresiasi dengan program langsung antar pembuatan akte mau pun KTP. Semoga langkah itu mampu menjawab dengan solusi untuk pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, admin SURGA Bogor kerap mendapat masukan dari nitizen yang juga warga Bogor berkaitan jalur tambang yang sering memakan korban. Mereka tertumpu harapanya kepada eksekutif dan legislatif untuk menciptakan solusi terbaik.

Fasilitas kesehatan melalui kartu BPJS, Infrastruktur jalan, pendidikan dan lainya tak luput dari perhatian warganet yang aktif memperhatikan. Sehingga dunia maya pun dijadikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam menyoroti berjalannya penyelanggaraan pemerintahan yang sesuai dengan UU 45 dan Pancasila.

Untuk itu diharapkan Bupati Bogor beserta jajarannya hingga arus bawah merespon tiap masukan dan kritikan yang sifatnya membangun. Salah satunya kritikan yang disampaikan oleh salah seorang wakil rakyat digedung Parlemen Pusat, Mulyadi, yang mengkritik dengan mempertanyakan Tata Kelola APBD yang disinyalir banyak pelanggaran.

Mungkin politisi Gerindra itu menyorotinya  bukan tanpa dasar kajian atau pertimbangan. Namun bisa saja mencermatinya dengan kacamata pengawasan dengan mempertimbangkan sebuah kondisi. Salah satunya ia sampaikan ialah, adanya dugaan ketidak beresan sejumlah pembangunan fisik dibeberapa wilayah.

Hematnya, pemangku kebijakan merespon kritikan itu bagian dari evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas demi terwujudnya pembangunan merata di Kabupaten Bogor kedepan.

Pun saya menangkap, itulah semangat dibalik penyampaian Pak Mulyadi yang mempertanyakan Tata Kelola anggran tersebut. Dengan harapan APBD yang bersumber dari rakyat, kabarnya sebesar lebih dari Rp 6 Triliun pasti berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Maka dari pada itu, lembaga legislatif yang memiliki peran pengawasan. Sejatinya pro akif dalam mengawal anggaran yang telah dirancang agar serapannya sesuai denga tata kelola anggaran. Maka saya pun mengapresiasi sikap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, yang selalu merespon tiap adanya kabar soal anggaran yang jadi sorotan publik.

Bahkan ketua dewan ini juga menyoroti rendah serapan anggaran tahun ini. Itu disikapainya  dengan terpampangnya keterbatasan dan ketidakberdayaan ditengah masyarakat, bahkan Pak Rudy dengan tegas merekomendasikan pemecatan bagi pimpinan SKPD yang tidak dapat mengamankan amanat perundang-undangan dalam bekerja.

Saya mewalili komunitas SURGA Bogor berharap, peran para wakil rakyat terus dengan kiprahnya sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat. Lalu berkepentingan terhadap pengawasaan anggaran agar pengelolaanya tepat sasaran.

Dan menjadi lidah yang kritis untuk kebijakan yang tidak pro rakyat. Dengan demikian, jelang RAPBD 2020 nanti, penyertaan anggaran terawasi dengan teliti sehingga jangan sampai banyak program-program formalitas .

Jika memungkinkan libatkan juga lembaga KPK, wujud komitmen Kabupaten Bogor memerangi budaya korupsi. Kami pun sebagai warga Kabupaten Bogor sejatinya akan mensinergikan kegiatan dengan mensukseskan semua program Bupati Bogor. Hemat saya, untuk memajukan ranah Tegar Beriman amat dibutuhkan peran bersama dengan semangat, saling rojong, saling wawangian.

Jadi jelang satu tahun kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin Dan Wakilnya Iwan Setiawan sudah dapat dirasakan. Kedepan tinggal mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Bogor, ditengah persoalaan yang sedang menantikan kebijakan untuk mewujudkan solusi. Salam Hangat Dan Semangat  Untuk Kabupaten Bogor Termaju