Kadishub Dan Dewan Soroti Lokasi Pertambangan Kabupaten Bogor, Dari 40 Cuma 11 Lokasi Tambang Berizin

Kadishub Dan Dewan Soroti Lokasi Pertambangan Kabupaten Bogor, Dari 40 Cuma 11 Lokasi Tambang Berizin

Foto: Rombongan Kadishub Jabar beserta dewan Jabar saat berdiskusi soal pertambamgan di aula Kecamatan Parungpanjang.


PARUNG PANJANG | fajarbogor.com--Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik membeberkan soal izin pertambangan, dari 40 pemilik galian C yang ada di Rumpin dan Cigudeg, menurut dia hanya 11 yang memiliki izin resmi. Dia juga menyebutkan para juragan pemilik armada mobil truk tronton pengangkut galian C, lebih banyak warga yang berasal dari luar Bogor.

"Dari 40 Pemilik galian baru 11 yang  memiliki izin yang terdata.Belum yang yang kecil -kecil dengan belasan ribu truk tronton yang setiap hari melintas jalan Provinsi melintasi wilayah Parung Panjang,"kata Dedi Taufik Kadishub Jawa Barat, saat melakukan kunjungan beserta rombongan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke Parung Panjang, Sabtu (22/12).

Dia menjelaskan, para pengemudi truk tronton yang mengendalikan armada pengangkut hasil tambang di Jalan Raya Parungpanjang masih dibawah umur.

"Sekitar 15 ,17, dan 18 tahun. Tentu ini perlu penindakan tegas. Ini harus jadi tugas bersama karena pengemudi tronton yang usianya masih dibawah umur sangat mebahayakan. Ini yang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan,"ujar Dedi mengingatkan.

Dilokasi sama, Asep Wahyuwijaya Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jabar menambahkan, soal pemilik tambang dari 40  lokasi dan baru 11 yang memiliki izin tambang, menurutnya  sangat menarik perhatian dan keprihatinan soal kondisi tambang di Kabupaten Bogor.

"Tentu soal tindakan tegas pemilik galian yang ilegal itu harus ada ketegasab dari aparat kepolisian. Kalau sampai saat ini hanya dari data baru sebelas yang berizin tentu pengawasan dan tindakan masih lemah. Ini tugas kepolisian,"kata Asep Wahyuwijaya, politis putra asal daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sepatutnya aparat kepolisian mengawasi serta bertindak tegas sesuai dengan kewenangan, termasuk kata dia, Dishub yang memiliki kewenangan dijalur tambang yang dinilainya masih lemah.

"Jangan sampai semua dibiarkan. Mengeruk sumber kekayaan alam dengan seenaknya dan  masyarakat sekitar diabaikan terkena dampak,"tukas Fadli Zon yang merupakan politisi Gerindra.

Akhtar Rendra|Asp