Kantor Hukum Sembilan Bintang, Soroti Dugaan Rehab RTLH Pake DD di Desa Ciadeg

Kantor Hukum Sembilan Bintang, Soroti Dugaan Rehab RTLH Pake DD di Desa Ciadeg

(Foto:Ilustrasi)

Cigombong- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelbagai kesempatan selalu menyampaikan agar masyarakat turut mengawasi Dana Desa (DD). Penegasan itu, agar pemeratan pembangunan terlaksana hingga mewujudkan desa menuju perkotaan.

Namun sayangnya, semangat itu seolah terpatahkan dengan adanya dugaan penyalah gunaan pemanfaatan program DD disejumlah desa. Seperti adanya dugaan penggunaan DD yang dipake untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Dikonfirmasi kebenaraannya, Pjs Kades Ciadeg, Jumawiatmaja tidak secara gamblang menjelaskan soal adanya dugaan penggunanaan dana DD untuk RTLH tersebut.

"Sudah tidak masalah, itu internal kami, sudah selesai salah juga kalau dipublis,"ungkap Jumawiatmaja saat dikonfirmasi belum lama diruang Kasie Pemerintahan Kecamatan Cigombong.

Kendati demikian, Juma menjelaskan,   program pembangunan RTLH yang disinyalir menggunakan DD, tindaklanjut dari program pimpinan desa yang habis masa jabatannya.

"Awalnya saat pembuatan APBDes hasil dari pejabat lama,"jelasnya dengan sikap dingin.

Terpisah,R Anggi Triana Ismail dari Kantor Hukum Sembilan Bintang, buka suara untuk menanggapi masalah tersebut.

"Apa pun bentuknya kalau pemanfaat anggaran program disimpangkan jelas menyalahi aturan. Karena pemerintah telah memploting anggaran bagi masing-masing program yang digulirkan. Tim kami akan turun melakukan penelusuran, jika benar bisa terancam jeratan UU Tipikor,"tegas Anggi ketika dimintai tanggapannya.

Senada juga dikatakan Hasiloan Maradang Sinaga, bagian Devisi Hukum pada LSM Jangkar Pakuan Pajajaran, saat menanggapi dugaan tersebut.

"Jelas pemerintah pusat mau pun daerah dalam hal ini telah menggulirkan program RTLH bagi bantuan perorangan. Nah, anggaran DD sendiri lebih kepada infrastruktur umum seperti pembangunan jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lainya. Ini menarik untuk disikapi dan dibedah payung hukumnya,"terangnya.

Kemudian, adanya dugaan pemanfaatan DD dialokasikan untuk pembangunan 10 unit RLTH merujuk pada data yang terserap, berkaitan laporan Pemerintah Desa Ciadeg Tahun Anggaran 2019 tentang Verifikasi laporan pelaksanaan rehab RTLH.

Dalam laporan tertulis menguraikan jika tahun ini dilaksanakan rehab 10 unit pembangunan RTLH reguler dengan menyerap anggaran Rp 70 juta dari pos program RTLH.

Nah, waktu bersamaan juga terdapat  uraian  laporan tertulis pelaksanaan rehab RTLH 10 unit dengan jumlah total Rp 70 juta. Dalam uraian sumber anggaran tercatat DDS yang disinyalir mengambil ploting DD yang peruntukanya bagi infrastruktur umum.

Lalu jika merujuk Permensos nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitas Sosial, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Lingkungan, amat jelas telah memiliki pos anggaran.

"Setelah saya pelajari Permensos nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial, Rutilahu dan Sarana Lingkungan, sebetulnya rumah ini sangat layak didalami masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial berupa Rutilahu,"tukas Aan Triana Al Muharom Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor.

Asep Saprudin