Ketua JPP, Saleh Nurangga: Mata Air Gegerbitung Kerap Geger, Heran Terlapor Belum Ditahan

Ketua JPP, Saleh Nurangga: Mata Air Gegerbitung Kerap Geger, Heran Terlapor Belum Ditahan

 

Bogor- Lahan sumber mata air Gegerbitung yang berada kaki Gunung Salak, tepatnya berada di RT 03 RW 04 Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selalu membuat geger. Kegegeran itu pun sudah lama menjadi sorotan dan catatan Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pakuan Pajajaran (LSM JPP) yang bersekretariat diwilayah Ciherang, Kecamatan Caringin.

"Dalam catatan saya mata air Gegerbitung kerap bikin geger , masalah kali ini yang memprihatinkan. Karena terdapat korban menjadi terlapor dugaan pemalsuan surat dan kabarna telah jadi tersangka. Meskipun Saya heran hingga kini belum mendengar ditahan," kata Saleh Nurangga, Ketua LSM JPP saat dihubungi, Senin (21/09/2020) sore.

Dia menyebut, diketahui dua orang yang dilaporkan pihak PDAM Tirta Kahuripan, ialah mantan Kades Cijeruk berinisial AT atas dugaan penerbitan surat tidak sengketa lahan. Lalu, sambung dia, ahli waris Nur Hasan bin Asmad berinisial Y juga terlapor dugaan pemalsuan surat warkah atau fatwa tanah warisan.

"Atas dasar surat yang disoal itu mungkin Saya menduga Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan. Menurut Saya ini perlu dicermati. Lalu jikalau memang terlapor terbukti. Apakah pejabat yang menerbitkan SHM terkena imbas secara hukum berlaku?,'ujar Saleh penuh tanya.

Dia berharap, dengan adanya kasus tersebut menjadi pembelajaran kedepan. Agar proses penerbitan surat hak lahan lebih cermat dan teliti. Sehingga tidak muncul persoalan yang dapat menimbulkan kerugian. Saleh juga mengingatkan, supaya PDAM Tirta Kahuripan pun memperjelas komitmen dalam menjaga asetnya.

"Ingat, ketika terjadi penutupan saluran air. Berapa pelanggan yang kelimpungan kekurangan pasokan air. Semoga masalah ini segera selesai. Dan PDAM pun mau mengalokasikan CSR bagi warga dan lingkungan sekitar,"imbuhnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PDAM Tirta Kahuripan, Rosadi dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa, perusahaan plat merah yang mengelola air guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu, kata dia, memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

"Mewakili klien kami yaitu PDAM Tirta Kahuripan dan berdasarkan bukti persidangan bahwa proses terbitnya SHM nomor 589 ada pemalsuan surat, yaitu fatwa tanah warisan dan tidak dalam sengketa. Mereka dijadikan terlapor atas dugaan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun," tutur Rosadi menyampaikan, Senin 10 Agustus 2020, bulan kemarin, ditukil dari Inilah Koran, Senin (21/09/2020).

Rosadi kemudian menjelaskan, nomor register perkara fatwa Warkah tanah warisan bukan sebenarnya. Tetapi menggunakan nomor perkara isbat nikah pamannya bernama Eman. Hal itu diketahui, jelas Dia, setelah pihaknya menelusuri untuk memastikan ke absahannya.

"Perihal dugaan surat palsu fatwa warkah tanah waris ini karena 10 tahun beracara tidak ada surat salinan yang dicap basah Kepala Kemenag Kabupaten Bogor. Dan setelah dicek nomor perkaranya itu ternyata nomor perkara Isbat nikah Eman dengan istrinya yang sengaja diajukan lalu dicabut,"jelas Rosadi melanjutkan.

Kuasa Hukum PDAM Tirta Kahuripan itu juga menegaskan, memungkinkan jika kliennya akan mengambil langkah untuk menuntut adanya kerugian yang timbul atas perihal tuntutan sebelumnya dinyatakan oleh pihak Y mau pun Yayasan Nur Hasan bin Asmad.

"Kami mewakili PDAM Tirta Kahuripan juga akan menuntut kerugian material karena selama berperkara pelayanan distribusi ke pelanggan mengalami gangguan. Karena ditutup paksa oleh pihak yang mengaku ahli waris dan memiliki lahan seluas 1.850 di Kampung Gegerbitung, RT 03 RW 04,"tegasnya.

Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hasanudin Taher menambahkan bahwa munculnya SHM atas nama Yayasan Nur Hasan bin Asmad saat PDAM Tirta Kahuripan berperkara di lahan yang sama dengan H. Indra.

"Kami saat itu sedang berperkara atau bersengketa dengan H. Indra terkait sedikit lahan, tetapi kok tiba-tiba dalam proses sengketa di pengadilan terbit SHM Nomor 589 dan juga surat tidak sengketa, hal ini pun membuat kami curiga hingga bisa dibuktikan di PTUN Bandung," ujar Hasanudin.

Dilain tempat, Uus Suryana saat dikonfirmasi mengakui jika dirinya tidak lagi menjadi penasehat hukum Yayasan Nur Bin Asmad mau pun terlapor ahli waris Y. Pihaknya pun tak dapat bicara kaitan persoalan tersebut.

"Saya saat ini tidak lagi menjadi penasehat hukum mereka, jadi tidak berhak lagi berkomentar, untuk peemasalahan ini maka bisa ditanya langsung ke Yanyan atau ahli waris lainnya," singkat Uus. (*)

Editor :Asep Saprudin