Nasib DOB Ditangan Presiden Jokowi

Nasib DOB Ditangan Presiden Jokowi

Cibinong- Wacana Pemekaran Bogor Barat (Bobar) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), sejak lama sudah digaungkan. Namun hingga saat ini masih belum terwujud lantaran adanya Moratorium DOB yang diterbitkan Pemerintah Pusat (Pempus).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pemerintah daerah tengah berusaha keras mendorong terwujudnya DOB. Menurutnya, upaya itu dilakukan dengan diskusi beserta pihak konsultan penataan daerah baru Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Secara umum pertemuan tersebut membahas soal aspek kewilayahan. Meliputi potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah. Bahkan pertemuan itu juga sempat membahas DOB Bogor Timur,” kata Burhanudin kepada wartawan usai melaksanakan rapat, Kamis (21/11/2019).

Ditambahkannya, anggaran untuk pembebasan lahan untuk lokasi Ibu Kota Bobar nanti, sudah disiapkan oleh Pemkab Bogor sebesar Rp 40 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Meskipun belum ada kepastian Presiden Jokowi akan mencabut Moratorium.

"Jadi jalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya, tentu banyak yang harus kita lakukan yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota,”tambahnya.

Disampaikannya, PT Citra Bintang Mataram, Konsultan Penataan DOB, merupakan rekomendasi dari Pemprov Jabar. Diskusi itu, kata dia, berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kabupaten Bogor, siang tadi pukul 11:00 WIB, Kamis (21/11/2019).

“Secara umum pertemuan tersebut membahas soal aspek kewilayahan. Meliputi potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah. Bahkan pertemuan itu juga sempat membahas DOB Bogor Timur,” katanya kepada wartawan usai melaksanakan rapat.

Pria yang akrab disapa Burhan ini menilai, secara garis besar pertemuan tersebut berlangsung baik. Bahkan konsultan asal Yogyakarta itu, sempat memberikan penilaian positif, atas apa yang sudah dilakukan Pemkab Bogor.

Meski begitu, pihak konsultan juga sempat memberikan sejumlah arahan, terkait apa-apa yang mesti dilengkapi dan diperbaharui. Seperti data kependudukan dan lain sebagainya.

“Garis besarnya sampai hari ini, konsultan positif dalam melihat persiapan kita. Apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan terkait kekurangannya tentu akan kita lengkapi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya akan terus mengawal untuk menyiapkan semuanya, sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut.

“Kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya, tentu banyak yang harus kita lakukan yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota,” tegas.

Sementara itu, Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, PT Citra Bintang Mataram, Dwi Huntoro menilai, jika mengacu kepada sisi urgensitas DOB Bogor Barat dinilai memang layak masuk dalam salah satu Amanat Presiden.

“Kalau melihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah tentu ini sangat urgen, dan layak diprioritaskan,” singkatnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, meski keputusan moratorium merupakan hak pemerintah pusat dirinya akan menyerahkan itu sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

“DOB kan keputusannya dari pusat, saya belum dengar perkembangan seperti apa. Tapi kita tetap memberikan alokasi dana kepada calon DOB khususnya Bogor Barat” tukasnya.

Asep Saprudin