Pemdes Dan Satpol PP Saling Lempar Soal PKL Pasar Cigombong

Pemdes Dan Satpol PP Saling Lempar Soal PKL Pasar Cigombong

 

Cigombong, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemerintah Desa (Pemdes) Cigombong, saling lempar soal keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikeluhkan para pedang dikios Pasar Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 "Untuk menindak PKL yang melanggar aturan tersebut, yaitu tugas Pol PP untuk melaksanakannya. Baik Sat Pol PP dari tingkat Kecamatan maupun Satpol PP tingkat Kabupaten,"jelas Heri Kepala Desa (Kades) Cigombong saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2020).

Kades Heri menambahkan, Satpol PP sebagai institusi Penegak Peraturan Daerah (Gakda) memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban umum, termasuk kata dia, PKL yang berdiri disepanjang jalan masuk Pasar Cigombong yang dikelola PD Pasar Tohaga, oleh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.

"Kalau untuk pedagang kaki lima (PKL) yang di Pasar Cigombong itu mungkin bisa dikembalikan dulu kepemilik jalan, dan jalan itu milik pemda. Dan kalau ada warga atau pihak manapun yang melanggar tata tertib pengguna jalan, itu udah diatur dengan peraturan Bupati atau Perbub,"tambah Heri tidak secara rinci menyebut payung hukum dimaksud.

Dikonfirmasi terpisah, Kordinator Sat Pol PP Kecamatan Cigombong menjawab bahwa, kaitan di PKL Pasar Cigombong pihak desa lah yang harus melayangkan surat permohonan penertiban.

Diterangkanya, surat itu berdasarkan adanya pengaduan.

"Terkait adanya PKLdi pasar Cigombong, pihak Pol PP untuk menempuh regulasi harus berdasarkan surat, jadi kepala Desa melayangkan surat kepada pihak Pol PP. Masalahnya nanti kita sama-sama cek kelapangan dan kita tertibkan,"tukasnya. 

Liputan  : Egy Firmansyah

Editor    : Asep Saprudin