Perusahaan Terancam Pidana Jika Tidak Meliburkan Pegawai Saat Pencoblosan

Perusahaan Terancam Pidana Jika Tidak Meliburkan Pegawai Saat Pencoblosan

CIBINONG | fajarbogor.com- Di hari Pemilihan Kepala Umuam Kepala Daerah ( Pemilukada ) 2018,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mengeluarkan surat edaran melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Surat edaran yang berisi himbauan kepada pimpinan perusahaan , agar meliburkan karyawan guna menggunakan hak pilih pada 27 Juni 2018.

Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Yoes Sudrajat menjelaskan, melalui surat edaran tindaklanjut dari aturan pada pasal 3 ayat 2 tentang pemilihan umum nomor 8 tahun 2018.

"Dari itu pemerintah Kabupaten Bogor melalui Disnaker membuat surat edaran untuk para pemilik perusahan agar meliburkan pekerjanya di hari pencoblosan itu,"tegas Yoes, Senin 25 Juni 2018.

 Ditanya soal sangsi bagi pemilik perusahaan yang tidak meliburkan pekerjaan di hari pencoblosan, Yoes mengatakan sangsi itu kewenangam ada pada Panwas dan KPU.

"Untuk sangsi itu ada di Panwaslu dan KPU,"ujarnya.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor, Burhan mengatakan, jika pimpinan perusahan tidak meliburkan pekerja saat hari pencoblosan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Karena sudah menghalang-halangi hak warga negera untuk memilih pemimpinnya pada Pemilukada 2018.

"Sangsinya pidana bagi perusahan yang tidak meliburka pekerjaanya,"pungkas Burhan. 

Reporter: Akhtar Rendra