Polres Bogor Petakan 15 Desa Rawan Konflik Saat Pelaksanaan Pilkades

Polres Bogor Petakan 15 Desa Rawan Konflik Saat Pelaksanaan Pilkades

Cibinong- Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni, telah memetakan 15 desa dari 273 desa yang rawan konflik antara kandidat mau pun pendukung saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 3 November 2019 nanti.

Menurutnya, ke 15 desa berada ditiga kecamatan yakni Kecamatan Tanjungsari, Parungpanjang, dan Kecamatan Jasinga.

"Jika desa masuk katagori aman kepolisian menempatkan 5 personil. Maka di desa yang rawan konflik maka kami tempatkan 30 personil,"kata AKBP Muhammad Joni kepada wartawan, Jum'at (1/11/2019).

Dilanjutkannya, jika nanti terjadi keributan maka polisi  akan melakukan tindakan reprensif. Namun, sambung dia, dengan dilakukan penambahan personil didesa rawan konflik tersebut, upaya mengantisipasi gesekan.

"Kami siap mengambil tindakan represif jika terjadi keributan, tetapi untuk menghindarinya aparat hukum sudah melakukan 'penebalan' jumlah personil di 15 desa rawan konflik tersebut,"lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, jajarannya melakukan upaya kuratif dan preventif dengan menggelar deklarasi deklarasi siap menang dam siap kalah baik calon kepala desa maupun pendukungnya.

"Pilkades di Kecamatan Tanjungsari, Parungpanjang dan Jasinga itu kamu kategorikan rawan konflik antar calon kepala desa maupun pendukungnya, penilaiannya itu karena sebelumnya permah terjadi keributan, letak geografis yang jauh dan lainnya," katanya.

Dia menambahkan, jajarannya dibantu TNI dan Satpol PP siap mengambil langkah represif jika ada keributan antar calon kepala desa maupun pendukungnya.

Kepada Polsek setempat, dia memerintahkan agar anggotanya melakukan saling menjaga. Terutama yang bertugas di desa aman bisa menjaga di desa yang rawan konflik.

"Jika anggota polisi yang bertugas di desa aman proses Pilkadesnya sudah selesai, segera meng-cover ajang Pilkades di desa yang rawan konflik antar calon kepala desa maupun pendukungnya,"imbuhnya.

"Kepolisian akan tegas memproses hukum apabila ada oknum masyarakat yang melakukan tindakam anarkis karena itu melanggar KUHP," tegasnya.(*)

Asep Saprudin