Ryanti Suryawan : Arah Politik Gerindra Ditentukan Bulan Depan, Harmonisasi Prabowo Untuk Kepentingan Bangsa

 Ryanti Suryawan : Arah Politik Gerindra Ditentukan Bulan Depan, Harmonisasi Prabowo Untuk Kepentingan Bangsa

 

(Foto: Ist-  Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor, Ryanti Suryawan)

Bogor- Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto, yang belakangan ini kerap muncul bersama Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menjadi sinyal jika partai politik yang bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bakal bertembah.

Kendati demikian, Partai Gerindra baru akan menentukan arah politiknya bersamaan dengan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada September mendatang yang rencananya bertempat di Hambalang, Kabupaten Bogor.

"Mengenai sikap Gerindra Paska Pemilu 2019, masih menunggu hasil Rakernas yang Insya Allah akan diselenggarakan pada September 2019, bulan depan,"ungkap Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor, Ryanti Suryawan  saat dihubungi, Senin kemarin.

Dilanjutkannya, serangkaian agenda kepartaian akan dibahas dalam Munas untuk dijalankan kedepan. Termasuk sikap Gerindra kedepan. Apakah menjadi parpol yang masuk pemerintahan atau sebaliknya?.

"Apakah tetap di Oposisi atau bergabung ke pemerintahan. Nanti akan diketahui setelah Munas. Meskipun bagi kami diperlukan oposisi. Karena kalau semua bergabung siapa yang mengkritisi. Tapi kami fatsun terhadap keputusan partai,"lanjutnya.

Kalau pun baru ini Prabowo Subianto muncul bareng Megawati, sambung dia, itu semata-mata untuk mencairkan iklim politik setelah Pilpres kemarin. Agar semangat kebersamaan kembali terbangun.

"Itu dilakukan Pak Prabowo sebagai langkah idealis untuk menyampaikan ke publik, jika kompetisi persaingan di Pilpres sudah selesai. Saatnya kita kembali bersama membangun bangsa,"imbuhnya.

Juga disampaikanya, Gerindra amat menjaga hubungan baik dengan partai politik pendukung pemerintah meliputi PDI Perjuangan. Karena kedepannya, untuk membangun negeri ini dibutuh peran secara bersama-sama.

"Keharmonisan Gerindra dan PDI Perjuangan saat ini, bukan berarti disimpulkan bahwa Gerindra akan masuk koalaisi partai pemerintahan. Tapi lebih kepada moral kepada publik, menyampaikan jika Pilpres sudah selesai,"ujarnya.

Dia juga menegaskan, untuk kedua kubu pendukung yang sempat beda sudut pandang politik di Pilpres kemarin, agar kembali mengayunkan langkah bersama. Untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan dalam menyongsong hari esok lebih baik bangsa tercinta.

"Saat ini adalah bagaimana memikirkan bangsa kedepan. Jadi harmonisasi yang ditampilkan Pak Prabowo dan Bu Megawati serta petinggi PPP adalah semata untuk kepentingan Bangsa Indonesia,"tegasnya.

Namun demikian, Riyanti kembali menegaskan bahwa, diperlukan penyeimbang dalam mengkritisi kebijakan pemerintah agar pro rakyat. Hal itu guna terwujudnya sistem pemerintahan yang mendedepankan kepentingan masyarakat.

" Karena Pemerintahan yg sehat dan maju tetap membutuhkan Oposisi sebagai pengkritik kearah yg lebih baik. Check n Balance itu perlu. Tapi kami, Gerindra Kota Bogor tetap patuh mendukung apa pun keputusan dari Ketum Prabowo. Karena kami mengikuti garis komando,"tegasnya.

DPP Gerindra Masuk Koalisi  50:50

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patri mengungkapkan bahwa, partainya belum dapat memutuskan sikap politik kedepan. Meskipun Riza memberi gambaran kemungkinan masuk kolalisi pemerintahan 50:50.

"Posisi Gerindra masih 50:50 ya di tengah, posisinya di tengah belum memutuskan. Nanti pada saatnya beliau akan mengadakan event nasional untuk minta pendapat. Mudah-mudahan bulan September ini nanti kita akan putuskan," kata Riza di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019) kemarin.

Diterangkannya, untuk keputusan akhir sikap politik sepenuhnya diserahkan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto, walau pun dasarnya akan meminta pandangan baik kader, tokoh maupun pengurus dari pusat hingga daerah.

Termasuk seluruh instrumen elemen, komponen di internal partai Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, DPP, DPD, sampai DPC. Tokoh-tokoh dan sebagainya. "Dan juga Pak Prabowo akan berkoordinasi minta pendapat tokoh-tokoh lainnya,"terannya.

Menurut dia, banyak sekali pertimbangan untuk menentukan apakah Gerindra akan gabung pemerintahan atau tidak. Salah satunya adalah selalu mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi.

"Bergabung dan tidak bergabungkan banyak pertimbangan ya. Untuk kepentingang bangsa dan negara kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan partai bukan kepentingan golongan apalagi kepntingan pribadi," ucapnya.

Asep Saprudin