Wakil Ketua PMBS Beda Suara, Perwakilan Tokoh Bosel Kompak Tolak Perluasan Kota

Wakil Ketua PMBS Beda Suara, Perwakilan Tokoh Bosel Kompak Tolak Perluasan Kota

Foto: Wakil Ketua PMBS, Muhammad Muksin.

Caringin- Wakil Ketua Prosedium Masyarakat Bogor Selatan (PMBS), Muhamaad Muksin menilai sikap Bupati Bogor menolak rencana perluasan wilayah Kota Bogor dengan meminta beberapa daerah, termasuk diwilayah Bogor Selatan (Bosel), Kabupaten Bogor amatlah tepat.

Tentunya pernyataan putra daerah asal Cisarua itu sangat berlawanan arus dengan beberapa rekannya di PMBS, yang mengklaim mewakili warga Bosel dengan merespon setuju jika daerah yang diincar kota itu diambil.

Ketika disinggung soal adanya dugaan ketidak harmonisan elit PMBS dalam merespon wacana perluasan kota yang menuai pro kontra tersebut, Muksip pun menjelaskan hal itu merupakan dinamika dalam iklim demokrasi terkait sudut pandang.

"Kami sambut baik sikap Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakilnya Iwan Setiawan menolak perluasan wilayah. Dan jika ada temen-temen di PMBS merespon perluasan itu sah-sah saja. Masing-masing punya alasan.

Dan di PMBS tidak ada masalah meskipun terdapat beda sikap,"jelas Muksin yang akrab disapa Mas Bro saat ditemui seusai acara temu muka sejumlah tokoh Bosel di Cisalopa, Kamis (27/7).

Kalau pun ada yang tidak merespon, lanjut dia beralasan, lebih kepada pertimbangan semangat untuk mewujudkan pemekaran Bosel. Menurutnya, Bosel amat layak menjadi daerah mandiri dengan memisahkan diri dari Kabupaten Bogor.

"Tentunya itu sudah melalui kajian dasar sumber-sumber yang tengah dan bakal digali potensinya. Saya rasa cukup layak. Ada pun respon sebagian warga terhadap perluasan dikarena kendala pengurusan administrasi. Sebab jarak tempuh jauh hingga memakan waktu,"terangnya.

Namun demikian, Mas Bro menilai, dengan kepemimpinan Ade Yasin yang juga adik kandung dari mantan Bupati Rahmat Yasin sekarang tengah melakukan upaya memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat khususnya warga Bosel.

"Jika dicermati, Bupati Ade Yasin tengah berupaya dengan memkasimalkan fungsi UPT ditiap wilayah dalam meningkatkan pelayanan. Diharapkan kedepan pengurusan E-KTP, akte dan lainya bisa dicetak dikecamatan. Selain cepat warga juga tidak harus jauh ke Cibinong,"imbuhnya.

Untuk itu, kata dia, perbaikan sistem pengurusan administrasi dengan mencetak langsung ditiap kecamatan lebih realistis dibandingkan masuk perluasan wilayah Kota Bogor. Sebab selama ini, kata dia, yang menjadi persoalaan dasar keluhan warga ialah buruknya pelayanan.

"Saya rasa kalau saja mengurus adminitrasi cepat dengan jarak yang dekat dan tidak bertelel-tele. Tentunya warga pun senang. Sebab selama ini persoalaan tersebut menjadi salah satu pendorong keinginan pemekaran,"terang Muksin yang gagal lolos ke gedung parlemen Jabar, dalam Pencalegan 2019 melalui Partai Berkarya.

Ia berpendapat, masalah pelayanan itu menjadi tantangan bagi Ade Yasin untuk memperbaiki. Serta menindak para bawahan yang tidak bisa bekerja mengawal kebijakannya. Sehingga zona Bosel tertata merata menjelang pemekaran.

"Saat ini kita percayakan kepada Bupati. Terlebih lagi, Wakil Bupati Iwan Setiawan yang merupakan putra daerah Bosel untuk berbuat. Maka tak elok jika beberapa daerah Bosel masuk perluasan,"ujarnya.

Senada dikatakan Ujang Kamun, salah seorang tokoh Ciawi yang menyatakan menolak jika harus diambil Kota Bogor. Uka sapaan Ujang Kamun pun mengapresiasi sikap penolakan Bupati Bogor.

"Penolakan itu cerminan bupati amat serius melakukan pembangunan di Kabupaten Bogor, termasuk di Bosel. Jika pun Ade Yasin beserta Iwan Setiawan yang dipilih masyarakat merespon perluasan Kota Bogor, sama saja dengan menghianati konstituen yang telah memberinya amanah,"tegas Uka yang juga Ketua Formacip.

Serupa juga diungkapkan tokoh Ciawi lainya, Sarif Hidayat, tokoh muda Caringin, H. Yongki tokoh Cigombong, dengan mengungkapkan bahwa jika Bosel masuk perluasaan wilayah Kota Bogor, menjadi penambah PAD.

"Nah pertanyaannya apakah Pemerintah Kota Bogor berani memberi jaminan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bosel?. Pribadi saya sih mendingan pemekaran. Karena jika tertata akan jauh mandiri dan memberikan ruang bagi potensi putra daerah,"ungkap Sarif Hidayat yang akrab disapa Kampleng juga pengurus salah satu OKP di Kabupaten Bogor.

Selaras dengan yang lainya, H Bono salah seorang inisiator pembentukan PMBS menambahkan, pro kontra dalam menyikapi perluasan kota hal yang wajar.

"Kami nenolak, titik. Yang mengklaim silakan. Pokoknya bebas. Tapi pemekaran Bosel yang utama hingga terwujud,"pungkas Haji Bono.

Ditambahkannya, acara silaturahmi lintas tokoh perwakilan tujuh kecamatan di zona Bosel yang meliputi Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung dan Cisarua, dijelaskannya guna bermusyawarah untuk menyamakan persepsi kaitan Bosel kedepan.

Egy Firmansyah/Asp