Yusfitriadi: OTT Ketum PPP Romy, Bukti Pemerintahan Jokowi Tidak Intervensi KPK

Yusfitriadi: OTT Ketum PPP Romy, Bukti Pemerintahan Jokowi Tidak Intervensi  KPK

 

Opini

KABAR mengejutkan datang dari Surabaya menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuzy oleh tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Jum'at (15/3) sekira pukul 09:00 WIB, di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya.

Dengan demikian, Romy sapaan, Ketum PPP kedua setah Surya Darma Ali, mantan Ketum PPP yang berurusan dengan KPK. Menanggapi OTT tim KPK tersebut, membuktikan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengintervensi lembaga penegak hukum.

Hal itu dilihat dari tiga sisi: Pertama, terlihat jelas melalui kasus OTT nya Romy kian mempertegas jika dalam penegakan hukum tidak tebang pilih, karena sama-sama kita ketahui, PPP merupakan partai loyalis koalisi pemdukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 1.

Kedua, berpengaruh kepada elektabilitas parpol. Hanya hitungan hari ke depan, searah tahapan pungut hitung Pemilu 2019 akan dilaksanakan, ditengah semua parpol teruma PPP  sedang bersusah payah mengejar Parliamentary Threshold (PT) 4 persen, Ketum PPP malah terkena OTT.

Sudah bisa dipastikan akan menjatuhkan elektabilitas parpol berlambang Ka'bah dan dapat  mengancam untuk tidak bisa masuk PT. Ketika belum kena OTT pun, banyak kalangan memprediksi kalau PPP tidak masuk ke parlemen. A

palagi dengan adanya kasus yang menimpa Romy,  semakin memperkuat stigma negatif terhadap partai yang dipimpinya. Kondisi ini akan berimplikasi kepada seluruh caleg PPP yang sedang berkontestasi pada pemilu 2019, pada 17 April, bulan depan.

Sudah bisa dipastikan caleg-caleg yang diusung oleh PPP akab menjadi sorotan publik, dan akan mati gaya ditengah-tengah masyarakat. Ketiga, pengaruh terhadap elektabilitas Capres dan Cawapres nomor urut 1. Saya melihatnya kasus OTT Rommy ini bisa menjadi energi negatif dan positif terhadap electabilitas Capres-Cawapres dukungannya itu.

Sehingga Hal itu akan dikembalikan pada kemampuan masing-masing tim sukses dalam membangun opini di tengah masyarakat. Sebab, jika kasus ini terus dihembuskan secara massif tidak menutup kemungkinan memberikan stigma buruk di tengahmasyarakat.

Namun, ada sisi positif yang dapat dijadikan issu jika dikemas yang kemudian diopinikan ke ruang publik, bahwa pemerintah dalam hal ini Jokawi yang juga Capres petahana tidak tebang pilih dalam menegakan hukum, bahkan sama sekali tidak pernah mebngintervensi lembaga penegak hukum manapun.

Yusfitriadi :Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)